Gandeng BPPK Kemenlu RI, HI Gelar Debriefing Perwakilan RI
Program Studi Hubungan Internasional (HI) Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya (FPSB) Universitas Islam Indonesia (UII) bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kemenerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia (UI) menggelar forum Debriefing Kepala Perwakilan RI, Jumat, 9 April 2021 dengan menghadirkan Wakil Menteri Luar Negeri RI, HE. Mahendra Siregar sebagai keynote speaker.
Sementara pembicara forum menghadirkan Arifin Tasrif (Menteri ESDM RI) yang juga pernah mengemban amanah sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Jepang merangkap Federasi Mikronesia (di Tokyo) pada periode April 2017 – Oktober 2019 dan Dian Triansyah Djani (Duta Besar LBBP/Wakil Tetap RI untuk PBB) yang berkedudukan di New York untuk periode April 2016 – Januari 2021.
Sedangkan pembahas menghadirkan Hangga Fathana (Ketua Jurusan/Program Studi Hubungan Internasional FPSB UII) bersama Enggar Furi Herdianto (Sekretaris Jurusan/Program Studi Hubungan Internasional FPSB UII).
Sementara moderator dibawakan oleh Dr. Ben Perkasa Drajat (Kepala Pusat P2K2 Amerop BPPK Kemenlu RI).
Selain menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan Debriefing Perwakilan RI tersebut, Dr. Siswo Pramono selaku Kepala BPPK Kemenlu RI dalam opening speechnya menyampaikan bahwa saat ini ada 32 alumni UII yang telah bergabung menjadi kekuatan diplomasi di Kemenlu RI. Bahkan beberapa diantaranya telah menjadi pimpinan, seperti Benny Bahana Dewa (Duta Besar RI untuk Athena periode 2012-2017), Chilman Arisman (Duta Besar RI untuk Manama) dan juga Muhammad Aji Surya (DCM Kairo serta penulis buku yang sangat produktif).
Mahendra Siregar selaku Wakil Menteri Luar Negeri RI menyampaikan bahwa Indonesia yang bebas aktif tentu senantiasa menjadi pegangan bagi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri sesuai amanat undang-undang Dasar 1945. Kebijakan tersebut terbukti bukan saja tetap relevan bahkan terlihat makin efektif dan sangat kontekstual merespon kondisidan dinamika yang ada. .
Sementara Arifin Tasrif selaku Menteri ESDM RI menuturkan bahwa reformasi birokrasi mampu menciptakan pekerjaan yang inovatif dan komitmen untuk melakukan perbaikan terhadap sistem tata negara dan birokrasi-birokrasi yang menyimpang. Dan biasanya yang paling penting adalah melanjutkan kebijakan ekonomi pendahulunya yaitu dikenal dengan abenomics yang mempunyai kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan reformasi struktural.
Sedangkan Dian Triansyah Djani memberikan contoh konkrit terkait diplomasi diplomasi vaksin. “Teman-teman Indonesia sudah banyak yang dapat divaksin sedangkan banyak negara yang belum divaksin,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penayangan kembali nota kesepahaman kerjasama antara Kemenlu RI dengan UII pada tahun 2019 lalu.
