Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Kerangka EFTA
Keuntungan dari kerjasama dengan negara-negara EFTA diantaranya adalah untuk peningkatan akses pasar dan daya saing produk-produk Indonesia, peningkatan investasi pelaku usaha dari negara-negara EFTA ke Indonesia khususnya di sektor teknologi tinggi, peningkatan kapasitas standar bidang pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan EFTA sebagai pintu masuk produk Indonesia ke Uni Eropa serta peningkatan kerjasama yang lebih luas untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian.
Demikian disampaikan oleh Dr. Yayan G.H. Mulyana, Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementeria Luar Negeri (KEMENLU) Republik Indonesia (RI) dalam sambutannya sesaat sebelum membuka acara Forum Debriefing Kepala Perwakilan Republik Indonesia bertema Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Kerangka EFTA yang diselenggarakan oleh Prodi Hubungan Internasional (HI) Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya (FPSB) Universitas Islam Indonesia (UII) bekerjasama dengan BSKLN KEMENLU RI, Rabu, 14 Juni 2023 di GKU. Prof. Dr. M. Sardjito, M.P.H Kampus Terpadu UII.
Lebih jauh beliau menyatakan bahwa kegiatan tersebut bukan sekedar tempat untuk diseminasi capaian, namun juga sebagai media untuk silaturrahmi antara pemangku kepentingan secara berkala. “Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Kerangka EFTA. Perlu proses panjang dan negosiasi untuk mewujudkan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan negara-negara EFTA (Liechtenstein, Islandia, Norwegia dan Swiss). Naskah perjanjian Indonesia & EFTA (IE) yakni Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) berhasil ditandangani oleh Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita pada tanggal 16 Desember 2018”, ungkapnya.
Beliau menambahkan bahwa forum tersebut juga merupakan media bagi kementerian luar negeri dan perwakilan RI dalam menyampaikan pertanggungjawaban publik bagi perwakilan RI yang telah menyelesaikan masa baktinya di luar negeri.
“Melalui forum tersebut publik memperoleh informasi langsung mengenai pelaksanaan visi dan misi pemerintah di luar negeri serta berbagai capaian, kendala yang dihadapi serta arah yang perlu di kembangkan di masa depan. Sehingga kegiatan tersebut dapat dijadikan sarana untuk menjaring masukan dari publik untuk meningkatkan kualitas hubungan bilateral ataupun multilateral Indonesia dengan berbagai negara dan organisasi internasional. Lebih dari itu forum debriefing merupakan upaya berkelanjutan BSKLN Kemenlu untuk memperkaya pengembangan rekomendasi kebijakan khususnya dengan menempatkan berbagai perkembangan di tingkat lokal serta kajian-kajian yang berorientasi kebijakan di berbagai universitas khususnya di Universitas Islam Indonesia”, tuturnya.
Hadir dalam forum tersebut diantaranya adalah Prof. Dr. Todung Mulya Lubis selaku duta besar di negara-negara EFTA yang berbicara tentang upaya perjuangan dan capaian diplomasi Indonesia di Norwegia merangkap Islandia, Duta besar RI untuk konfederasi Swiss dan Kepangeranan Liechtenstein , Prof. Dr. Muliaman D. Hadad, S.E., M.P.A yang menyampaikan perjuangan dan capaian diplomasi Indonesia di Swiss dan Kepangeranan Liechtenstein serta L. Amrih Jinangkung, S.H., L.L.M, duta besar untuk Takhta Suci Vatikan sekaligus sebagai Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI yang menerangkan terkait kesepakatan IE-CEPA dan juga berbagi pengalaman selama mengemban amanah di Takhta Suci Vatikan.
